Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

e-RB

REFORMASI BIROKRASI

DINAS PERHUBUNGAN

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

e-rb2022

2022
NO. URAIAN PILIHAN
1 1.1.a.1. Persiapan pra pembentukan tim Pelaksana RB Dishub Tampilkan
2 1.1.a.2. SK Tim RB Dishub Tampilkan
3 1.1.b.1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal Dishub Tampilkan
4 1.1.b.2. Kertas Kerja Pelaksanaan RB Tampilkan
5 1.1.b.3. Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan RB Tampilkan
6 1.1.c.1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi RKT RB Triwulan 1 Tampilkan
7 1.1.c.2. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi RKT RB Triwulan 2 Tampilkan
8 1.1.c.3. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi RKT RB Triwulan 3 Tampilkan
9 1.1.c.4. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi RKT RB Triwulan 4 Tampilkan
10 1.1.c.5. Laporan Monev Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dishub Tampilkan
11 1.1.c.6. Laporan Hasil Tindak Lanjut Monev RKT RB Tampilkan
12 1.2.a.1. Dokumen Kegiatan Rapat Penyusunan Road Map RB Tampilkan
13 13. 1.2.a.2. Read Map RB 2021-2026 Dishub Tampilkan
14 1.2.a.3. Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan RB Tahun 2022 Dishub Tampilkan
15 1.2.b.1. Sosialisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi 1 Tampilkan
16 1.2.b.1. Sosialisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi 2 Tampilkan
17 1.2.b.3. Sosialisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi 3 Tampilkan
18 1.2.b.3. Surat (notadinas) ke seluruh Unit Kerja Tampilkan
19 1.2.c.1. Laporan Evaluasi Keselarasan Rencana Kerja SKPD Dengan Road Map Kota Tampilkan
20 1.3.a.1. SK Asesor Tahun 2022 Dishub Tampilkan
21 1.3.a.2. Rencana Kerja Tim Asesor Tampilkan
22 1.3.a.3. Sosialisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi Oleh Asesor 1 Tampilkan
23 1.3.a.4. Sosialisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi Oleh Asesor 2 Tampilkan
24 1.3.b.1. Rapat Penetapan Nilai PMPRB Tampilkan
25 1.3.b.2. Berita Acara Hasil Penetapan PMPRB Tampilkan
26 1.3.c.1. Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) Reformasi Birokrasi Tampilkan
27 1.3.d.1. Laporan Aksi Tindak Lanjut RB Triwulan 1 Tampilkan
28 1.3.d.2. Laporan Aksi Tindak Lanjut RB Triwulan 2 Tampilkan
29 1.3.d.3. Laporan Aksi Tindak Lanjut RB Triwulan 3 Tampilkan
30 1.3.d.4. Laporan Aksi Tindak Lanjut RB Triwulan 4 Tampilkan
31 1.4.a.1. Pimpinan sebagai role model Tampilkan
32 1.4.a.2. Terdapat keterlibatan dalam memberikan arahan dan petunjuk kerja (disposisi) Tampilkan
33 1.4.a.3. Terdapat keterlibatan dalam memberikan arahan dan petunjuk kerja secara daring Tampilkan
34 1.4.a.4. Terdapat keterlibatan secara langsung Tampilkan
35 1.4.b.1. SK Penetapan Agen Perubahan Tampilkan
36 1.4.b.2. Rencana Kerja Agen Perubahan Dishub Tampilkan
37 1.4.b.3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Agen Perubahan Tampilkan
38 1.4.b.4. Laporan Evaluasi Agen Perubahan Tampilkan
39 2.1.a.1. SK. Pengelola Produk Hukum Dinas Perhubungan Tampilkan
40 2.1.a.2. Katalok Produk Hukum Pelaksanaan Perhubungan Tampilkan
41 2.1.a.3. Nota Dinas Telaahan Produk Hukum Tampilkan
42 2.1.b. Laporan revisi kebijakan yang tidak harmonistidak sinkronbersifat menghambat Tampilkan
43 3.1.a.1. SK. Penataan Organisasi Tampilkan
44 3.1.a.2. Penataan Organisasi Tampilkan
45 3.1.a.3. Pemetaan Urusan Organisasi Tampilkan
46 3.1.a.4. Evaluasi Ketepatan Fungsi Dan Ketepatan Ukuran Organisasi Tampilkan
47 3.2.a. Evaluasi Kelembagaan Tampilkan
48 4.1.a.1. SK. Penyusunan SOP Tampilkan
49 4.1.a.2. Peta Proses Bisnis Dishub Tampilkan
50 4.1.b. Matriks sandingan peta proses bisnis dan tupoksi Tampilkan
51 4.1.c. Matriks sandingan peta proses bisnis dengan dokumen Renstra dan Renja Tampilkan
52 4.1.d. Matriks sandingan peta proses bisnis dengan indikator kinerja Tampilkan
53 4.1.e. SOP Dinas Perhubungan Tampilkan
54 4.1.f. Penjabaran peta lintas fungsi Tampilkan
55 4.1.g. Penerapan SOP Tampilkan
56 4.1.h.1. Laporan review SOP Dinas perhubungan kota banjarbaru Tampilkan
57 4.1.h.2. Laporan review Peta Proses Bisnis Tampilkan
58 4.1.i.1. Laporan Rapat Kerja Tindak Lanjut Evaluasi Peta Proses Bisnis Dan SOP Tampilkan
59 4.2.1.a. Maklumat Pelayanan Informasi Publik Tampilkan
60 4.2.1.b. SK Pejabat Pengelola Tampilkan
61 4.2.1.c. SK Klasifikasi Informasi Tampilkan
62 4.2.1.d RENSTRA PPID Dishub Tampilkan
63 4.2.b.1. Laporan Layanan Informasi Tampilkan
64 4.2.b.2. Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Tampilkan
65 5.1.a.1. Analisa Kebutuhan Pegawai Tampilkan
66 5.1.a.2. Peta Jabatan Tampilkan
67 5.1.b. Informasi Jabatan Pada Dinas Perhubungan Tampilkan
68 5.1.c. Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Tampilkan
69 5.2.a.1. Identifikasi kesenjangan kompetensi pegawai Tampilkan
70 5.2.a.2. Identifikasi kesenjangan kompetensi pegawai Berdasar Kepangkatan Tampilkan
71 5.2.b.1. Pengusulan rencana pengembangan kompetensi pegawai Tampilkan
72 5.2.b.2. Moniv Pengembangan Kompetensi Tampilkan
73 5.3.a.1. PK. Keala Dinas Tampilkan
74 5.3.a.2. PK Kepala Dinas Pergantian Tampilkan
75 5.3.a.3. PK. Kepala Dinas Perubahan Tampilkan
76 5.3.a.4. PK. Pegawai Dinas Perhubungan Tampilkan
77 5.3.a.5. PK. CPNS Tampilkan
78 5.3.a.6. PK. Mutasi Pegawai Mei Tampilkan
79 5.3.a.7. PK. Mutasi Pegawai September Tampilkan
80 5.3.a.8. PK. Pegawai Perubahan Tampilkan
81 5.3.b. Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Tampilkan
82 5.3.c.1. Indikator Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tampilkan
83 5.3.c.2. Cascading Kinerja Tampilkan
84 5.3.c.3. Indikator Kinerja Utama Tampilkan
85 5.3.d.1. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Triwulan 1 Tampilkan
86 5.3.d.2. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Triwulan 2 Tampilkan
87 5.3.d.3. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Triwulan 3 Tampilkan
88 5.3.d.4. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Triwulan 4 Tampilkan
89 5.3.e. Moniv Kinerja Pegawai Tampilkan
90 5.3.f.1. SK. Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Tampilkan
91 5.3.f.2. SK. Tim Penilai Pemberian Penghargaan Tampilkan
92 5.3.f.3. SK. Penerima Penghargaan 1 Tampilkan
93 5.3.f.4. SK. Penerima Penghargaan 2 Tampilkan
94 5.3.f.5. Sertifikat reward and punishment 1 Tampilkan
95 5.3.f.6. Sertifikat reward and punishment 2 Tampilkan
96 5.4.a.1 SK Etika Pegawai Tampilkan
97 5.4.a.2 Dokumen kode etik Tampilkan
98 5.4.a.3 Dokumentasi kode etik Tampilkan
99 5.4.a.4 Arahan Pimpinan Untuk Penekanan Aturan DisiplinKode EtikKode Perilaku Tampilkan
100 5.4.b. Laporan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Tampilkan
101 5.5.a. Standar Kompetensi Jabatan DISHUB Tampilkan
102 5.5.b. Laporan Monitoring Dan Evaluasi Penataan Sistem MSDM Tampilkan
103 5.6. Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai Tampilkan
104 6.1.a.1. SK. Tim Sakip Dishub Tampilkan
105 6.1.a.2. SK. IKU Dishub Tampilkan
106 6.1.a.3. Arahan Pimpinan Penyusunan Renstra Tampilkan
107 6.1.b.1. Keterlibatan Pimpinan Penyusunan Perjanjian Kinerja Individu Tampilkan
108 6.1.b.2. Penandatangan PK Tampilkan
109 6.1.c.1. Laporan Monev Program dan Kegiatan Triwulan 1 Tampilkan
110 6.1.c.2. Laporan Monev Program dan Kegiatan Triwulan 2 Tampilkan
111 6.1.c.3. Laporan Monev Program dan Kegiatan Triwulan 3 Tampilkan
112 6.1.c.4. Laporan Monev Program dan Kegiatan Triwulan 4 Tampilkan
113 6.1.d.1. Dokumen renstra Tampilkan
114 6.1.d.2. RENCANA KERJA 2023 Tampilkan
115 6.1.e.1. Dokumen renja Tampilkan
116 6.1.e.2. Dokumen renja perubahan Tampilkan
117 6.1.f.1. Laporan Tindaklanjuti rencana aksi secara berkala Triwulan 1 Tampilkan
118 6.1.f.2. Laporan Tindaklanjuti rencana aksi secara berkala Triwulan 2 Tampilkan
119 6.1.f.3. Laporan Tindaklanjuti rencana aksi secara berkala Triwulan 3 Tampilkan
120 6.1.f.4. Laporan Tindaklanjuti rencana aksi secara berkala Triwulan 4 Tampilkan
121 6.2.a. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja Tampilkan
122 6.2.b.1. Pemutakhiran data kinerja awal Tampilkan
123 6.2.b.2. Pemutakhiran data kinerja perubahan Tampilkan
124 7.1.a.1. Public Campaign Tampilkan
125 7.1.a.2. Maklumat Gratifikasi Tampilkan
126 7.1.b.1. SK UPG Tampilkan
127 7.1.b.2. Banner RB Tampilkan
128 7.1.b.2. Banner RB Tampilkan
129 7.1.c.1. Laporan Gratifikasi Tampilkan
130 7.1.c.2. Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Tampilkan
131 7.1.d. Nota Dinas Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengendalian Gratifikasi Tampilkan
132 7.2.a.1. SK SPIP Dishub Tampilkan
133 7.2.a.2. Program Kerja SPIP Dishub Tampilkan
134 7.2.b.1. Buku Penilaian Risiko Dishub 2022 Tampilkan
135 7.2.b.2. Upaya Membangun Lingkungan Pengendalian Tampilkan
136 7.2.c.1. Rencana Tindak Pengendalian Tampilkan
137 7.2.c.2. Laporan rutin pengendalian selama 1 tahun Tampilkan
138 7.2.c.3. Laporan SPIP Dishub Tampilkan
139 7.2.d.1. SK SPI Dishub Tampilkan
140 7.2.d.2. Program Kerja SPI Dishub Tampilkan
141 7.2.d.3. Sosialisasi SPI Tampilkan
142 7.2.e. Laporan Pelaksanaan Kerja SPI Dishub Tampilkan
143 7.2.f. Laporan Evaluasi Dan Monitoring Program Kerja SPI Dishub Tampilkan
144 7.3.a. Laporan Data Aplikasi Lapor Tahun 2022 Tampilkan
145 7.3.b. Evaluasi Dan Monitoring Atas Penanganan Pengaduan Masyarakat Tampilkan
146 7.3.c. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Tampilkan
147 7.4.a.1. SK Whistleblowing System Tampilkan
148 7.4.a.2. Flowchart WBS Dishub Tampilkan
149 7.4.a.3. Sosialisasi WBS Dishub (SE) Tampilkan
150 7.4.a.4. Aplikasi WBS Dishub Tampilkan
151 7.4.a.5. Laporan WBS Dishub Tampilkan
152 7.4.a.6. Laporan Monitoring WBS Dishub Tampilkan
153 7.5.a.1. SK Benturan Kepentingan Tampilkan
154 7.5.a.2. Pedoman Benturan Kepentingan Tampilkan
155 7.5.a.3. Matrik Benturan Kepentingan Dinas Perhubungan Tampilkan
156 7.5.a.4. Sosialisasi Benturan Kepentingan Tampilkan
157 7.5.b.1. Surat Pernyataan Benturan Kepentingan Tampilkan
158 7.5.b.2. Laporan Benturan Kepentingan Tampilkan
159 7.5.c. Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan Tampilkan
160 7.5.d.1. Laporan Tindak Lanjut Penanganan Benturan Kepentingan Tampilkan
161 7.5.d.2. Hasil Tindak Lanjut Penanganan Benturan Kepentingan Tampilkan
162 8.1.a. SK. Standar Pelayanan Tampilkan
163 8.1.b.1. Maklumat Standar Pelayanan Tampilkan
164 8.1.b.2. Maklumat Dimuat Di Website Tampilkan
165 8.1.c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan Tampilkan
166 8.2.a.1. SK. Pemantapan Penerapan Standar Perilaku Pelayanan Prima Tampilkan
167 8.2.a.2. Rencana Kerja Pelaksanaan Budaya Kerja Tampilkan
168 8.2.b.1. Media Informasi Pelayanan Tampilkan
169 8.2.b.2. Sosialisasi internalisasi budaya kerja dan perilaku pelayanan prima Tampilkan
170 8.2.c.1. Pemberian Reward Dan Punishment Kepada Petugas Layanan Publik Tampilkan
171 8.2.c.2. SK. Kriteria Pemberian Pemberian Reward Tampilkan
172 8.2.c.3. SK. Penetapan Pemberian Reward Tampilkan
173 8.2.c.4. Sertifikat pegawai IK Tampilkan
174 8.2.d. Maklumat Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan Tampilkan
175 8.2.e.1. Sistem Layanan Terintegrasi Tampilkan
176 8.2.e.2. Sistem Informasi Pelayanan Publik Dinas Perhubungan Tampilkan
177 8.2.f. Inovasi Pelayanan Tampilkan
178 8.3.a. Media Pengaduan Dan Konsultasi Pelayanan Tampilkan
179 8.3.b. SK. Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Tampilkan
180 8.3.c. SK. Pedoman Dan Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat Tampilkan
181 8.3.d. Laporan Monitoring Dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Tampilkan
182 8.4.a.1. SKM Januari-Juni 2022 Tampilkan
183 8.4.a.2. SKM Juli-Desember 2022 Tampilkan
184 8.4.b.1. Screenshot hasil SKM Januari-Juni 2022 di website Tampilkan
185 8.4.b.2. Screenshot hasil SKM Juli-Desember 2022 di website Tampilkan
186 8.4.c.1. Tindak lanjut atas SKM Januari-Juni 2022 Tampilkan
187 8.4.c.2. Nota Dinas SKM (internal) Tampilkan
188 8.4.c.3. Surat Edaran SKM (eksternal) Tampilkan
189 8.5.a. Penggunaan Teknologi Informasi Tampilkan
190 8.5.b. Laporan Monitoring Penggunaan Teknologi Informasi Tampilkan